Kabar Politik Terupdate

banner puasa

Uji Sakti Rekomendasi DPRK Aceh Utara

323 0

DPRK Aceh Utara mengeluarkan rekomendasi tentang status Akademi Kesehatan (Akkes) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Lima “amunisi” dari gedung parlemen itu yakni pertama surat pernyataan Bupati Aceh Utara tanggal 21 Maret 2017 perihal memilih opsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Aceh Utara agar keputusan tersebut dapat ditinjau kembali.

Kedua mengingat pentingnya pendidikan di Kabupaten Aceh Utara, DPRK berdasarkan masukan-masukan yang diberikan MPD, MPU, MAA, Unimal, dan Akkes, Pemkab Aceh Utara perlu mempertimbangkan opsi untuk bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, dan pendidikan terdekat (Universitas Malikussaleh).

Ketiga, mengingat penerimaan mahasiswa tahun ajaran baru 2017-2018 sudah hampir berjalan, Pemkab Aceh Utara menginstruksikan kepada manajemen Akkes untuk menerima mahasiswa(i) baru sambil menunggu berjalannya proses penggabungan perguruan tinggi Akkes ke perguruan tinggi negeri Malikussaleh.

Keempat, DPRK meminta agar Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib dalam hal pengambilan kebijakan strategis menyangkut pendidikan, kesejahteraan masyarakat hendaknya pihak eksekutif dapat berkoordinasi dengan pihak DPRK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

Kelima, meminta eksekutif dibawah komando Bupati Cek Mad memenuhi rekomendasi itu. Ihwal rekomendasi bukan kali pertama dari kantor itu. Jauh hari, 2015 lalu, DPRK mengeluarkan rekomendasi soal Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU). Bunyinya kurang lebih, mengaudit perusahaan plat merah itu, membenahi, dan terakhir membubarkan perusahaan yang dalam sejarahnya belum menghasilkan laba itu.

Alih-alih memenuhi rekomendasi dewan, eksekutif pun merekrut calon direktur baru. Politisi di parlemen menilai rekrutmen itu untuk balas budi politik paska pemilihan kepala daerah, Februari 2017 lalu. Dua legislator, Tgk Junaidi dan Sulaiman (Nyak Man) bersuara keras soal ini.

Nah, kini rekomendasi soal Akkes Pemkab Aceh Utara telah digelontorkan. Kemungkinan terbuka lebar, rekomendasi itu bernasib sama dengan rekomendasi untuk PDBU. Tinggal lagi, kini saatnya kita menyaksikan, apakah dewan mampu merubah kebijakan eksekutif? Apakah dewan mampu mengawal rekomendasi yang dikeluarkannya. Inilah saatnya rakyat menguji kesaktian surat rekomendasi dari lembaga wakil rakyat itu. |RED

Comments

comments